Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah kini tidak lagi memberikan insentif fiskal, khususnya berupa tax holiday, pada pabrik atau smelter yang mengolah produk Nickel Pig Iron (NPI) atau nikel hanya dengan kandungan logam maksimal 60%.
“Nikel kita nggak boleh sampai 60% (logam) sekarang NPI tidak lagi diberi tax holiday,” ungkapnya saat acara Prospek Investasi Pasca Pemilu 2024, di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Senin (18/3/2024).
Dia mengatakan, nantinya pabrik atau fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) yang akan mendapatkan tax holiday adalah smelter yang menghasilkan produk nikel dengan kandungan logam minimal 80%.
“Minimal 80%. Kita akan buat pohon industri ke sana,” ujarnya.
Namun demikian, dia juga mengatakan bahwa program hilirisasi tambang akan terus didorong pemerintah karena bisa memberikan produk bernilai tambah tinggi.
Dia mengatakan, bukan hanya nikel, namun komoditas lain seperti tembaga dan emas juga didorong hilirisasinya, salah satunya untuk mendukung ekosistem baterai kendaraan listrik di Tanah Air.
“Tentang hilirisasi yang harus mendorong ekosistem itu betul kita bangun tembaga itu langsung ke emas kita bikin hilirisasi langsung ke copper foil seperti di Gresik, itu copper foil. Itu di baterai selama ini kita impor,” tandasnya.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sempat memperkirakan bahwa umur cadangan bijih nikel RI hanya cukup untuk 11 tahun ke depan.
Secara keseluruhan, cadangan bijih nikel, baik jenis bijih nikel kadar tinggi (saprolite) dan bijih nikel kadar rendah (limonite) kira-kira tersisa 5,2 miliar ton. Sementara dengan konsumsi bijih nikel tahunan di dalam negeri rata-rata sekitar 210 juta ton saprolite dan 23,5 juta ton limonite, maka umurnya hanya tersisa 6-11 tahun lagi.
Artikel Selanjutnya
Video: Ledakan Smelter Nikel di Morowali, Ada Pelanggaran SOP?
(wia)